Diusulkan, Penerima BLT Jangan yang Merokok

Senin, 29 Juni 2009 | 14:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Syarat bagi penerima bantuan tunai langsung (BLT) selama ini masih kurang. Pemerintah seharusnya menambahkan penerima BLT berasal dari keluarga yang tidak mengonsumsi rokok.

Data yang didapat dari analisis survey ekonomi nasional tahun 2006 sampai 2007 sebanyak dua per tiga penerima BLT menggunakan dana yang mereka dapat untuk konsumsi rokok. "Penerima BLT itu 19 juta orang dan 12 juta di antaranya menghabiskan dana sebesar Rp 172.000 dari dana BLT yang mereka terima untuk konsumi rokok," ujar Tulus Abadi, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Jakarta, Senin (28/6).

Ia menerangkan, dalam sehari, perokok dapat mengonsumsi sebanyak 11 batang rokok. "Dan masyarakat kota mengonsumsi rokok lebih banyak daripada masyarakat desa," ujarnya.

Jika syarat tersebut ditambah, kata tulus, dana BLT dapat dialokasikan untuk konsumsi yang lebih bermanfaat. "Uang itu bisa dipakai untuk membeli makanan yang bergizi sehingga kesehatan anak meningkat. Dana tersebut bisa untuk dana pendidikan," tuturnya.

Selain itu, menurut Tulus, rumah tangga yang mengonsumsi rokok tidak dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin. Pasalnya, rumah tangga tersebut dapat membeli rokok yang dapat dikategorikan sebagai barang mewah.

Ia menerangkan, masalah rokok adalah masalah yang serius. Pasalnya, dalam satu tahun konsumsi rokok seluruh masyarakat Indonesia mencapai angka Rp 200 triliun. Ia juga pernah menemukan suatu kasus, seorang nelayan lebih rela anaknya dikeluarkan sekolah daripada ia tidak mengonsumsi rokok. "Ada juga nelayan yang marah-marah karena uang sekolah anaknya naik, padahal uang sekolah hanya Rp 7.500 perbulan, sedangkan uang rokok yang ia habiskan sebesar Rp 276.000, ini kan konyol," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah harus memutuskan mata rantai itu, misalnya dengan cara memperketat aturan penjualan rokok atau untuk menaikkan cukai rokok. "Dengan begitu, tingkat konsumsi rokok akan kurang, dana yang ada bisa dialokasikan ke pos yang lain," tandasnya.

Pasangan Calon Cuma Doyan Perang Kata, Tak Substansial

Senin, 29 Juni 2009 | 13:17 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kampanye negatif yang kerap dilontarkan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada pasangan lain umumnya tak menjurus ke hal-hal yang substansial. Cenderung remeh-temeh dan sepele.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lili Romli, melihat, kecenderungan para pasangan calon yang hanya doyan saling melemparkan kritik atau perang kata-kata yang tak substantif ini karena mereka sendiri belum memiliki rencana program dan kebijakan yang lebih implementatif dibandingkan pasangan yang diserangnya.

"Akibatnya cenderung hanya perang kata-kata. Mereka enggan masuk ke hal yang substantif karena mereka sendiri belum punya program yang realistis dan dapat diterapkan langsung di tengah masyarakat. Hanya Jusuf Kalla yang agak praktis, tapi mereka semua ya normatif saja," tutur Lili kepada Kompas.com seusai konferensi pers bertajuk "Pilpres dan Kampanye Negatif" di Omah Sendok, Jakarta, Senin (29/6).

Menurut Lili, perang kata-kata yang tak substantif tampak jelas pada bidang pendidikan, pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan. Perang kata-kata yang sepele juga berkembang dalam perdebatan terkait isu kerudung atau jilbab dan karakter kepemimpinan calon tertentu.

"Serangan tidak menukik pada apa kelemahan program dan kebijakan itu. Setelah itu, baru mereka bisa katakan kami tawarkan program dan kebijakan seperti ini," tutur Lili.

Padahal, serangan-serangan yang bersifat substantif, menurut Lili, dapat mencerdaskan publik sebagai calon pemilih untuk tidak hanya mengetahui sisi positif calon dari iklan politik, tapi juga sisi negatifnya. Namun, sekarang, yang terjadi tidak demikian.

Ia menengarai, mungkin kandidat dan timnya khawatir akan terjadi blunder jika mereka melemparkan kampanye negatif terhadap pasangan calon lain. "Namun, kemungkinan ini tidak sebesar kemungkinan bahwa para pasangan memang tidak memiliki program dan rencana kebijakan yang cukup riil," ungkap Lili.

Ia mencatat, iklan yang berisi serangan tidak sebanyak saat menjelang pemilu legislatif lalu. Padahal, menurut Lili, iklan seperti ini diperlukan untuk mengimbangi maraknya iklan capres yang lebih menonjolkan positif dan kelebihan calon. Selain itu, Lili juga menyayangkan diboikotnya rencana iklan pasangan Mega-Pro oleh beberapa media.

KPU Bantah Ada Surat Suara Rusak di Bandung

Senin, 29 Juni 2009 | 13:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah adanya surat suara rusak sebanyak 255.000 di Kota Bandung. Menurut Wakil Kepala Biro Logistik KPU Boradi, KPU Pusat belum menerima laporan dari KPU Kota Bandung. "Yang di Bandung kok tidak ngomong kepada kami, malah ngomong kepada wartawan. Surat suara rusak dari Bandung sampai sekarang saya belum terima laporan," kata Boradi ketika ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (29/6).

Sebelumnya, KPU Bandung diberitakan bingung memutuskan status 255.000 surat suara untuk Pemilu Presiden 2009, apakah digunakan atau tidak. Pasalnya, setelah penyortiran, ditemukan surat suara dengan yang memiliki noda titik-titik berwarna hitam, bercak warna merah, ataupun bercak kuning.

Menanggapi hal ini, Boradi justru marah. Ia mengatakan, KPU Pusat sebelumnya telah melakukan sosialisasi dan menjelaskan kategori surat suara rusak ke KPU daerah saat rakor di Hotel Borobudur, Jakarta. "Saya sudah jelaskan kategori surat suara rusak yang mana, kok mereka masih tidak tahu," tuturnya.

Ia mengakui, dirinya telah meminta KPU Bandung untuk melakukan konfirmasi dan mengirimkan contoh surat suara tersebut. Namun, hingga kini KPU Bandung belum memberi konfirmasi terkait hal ini.

"Saya minta kalau sudah disortir segera dilaporkan kepada kami. Sudah disuruh kirim e-mail, tetapi sampai sekarang belum ada. Kalau rusak 100 wajar, tetapi kalau rusak ribuan saya minta bukti fisiknya," katanya.

Ia menjelaskan, di sejumlah daerah juga ditemukan surat suara rusak, misalnya di Jatim ditemukan ada sekitar 20.000 surat suara yang rusak, Jateng (4.000), dan di Bekasi (10.000). Ia mengakui, ada beberapa daerah yang belum menyampaikan laporan tertulis tentang surat suara rusak ke KPU Pusat.

"Toleransinya kalau saya maunya minggu kemarin terakhir. Supaya kami cepat bisa memenuhi itu," ujarnya.

Survei IDM: Mega-Prabowo Ungguli SBY-Boediono

Survei Indonesia Develompent Monitoring (IDM) menunjukkan hasil yang mengejutkan. Berbeda dengan survei-survei yang telah dirilis sebelumnya, yang selalu menempatkan pasangan SBY-Boediono di urutan teratas. Survei IDM justru menempatkan SBY-Boediono di peringkat kedua, dibawah pasangan Megawati-Prabowo di posisi puncak. Survei dilakukan 1-16 Juni 2009.

Dalam jumpa pers, Senin ( 22/6 ), dipaparkan, elektabilitas Mega-Prabowo mencapai 44,3 persen, disusul SBY-Boediono 30,43 persen dan JK-Wiranto dengan 13,2 persen. Reponden yang menyatakan abstain sebesar 12,8 persen.

Pertanyaan yang diajukan pada 2.047 responden, siapa pasangan capres dan cawapres yang dipilih, dengan latar belakang prestasi pemerintah di bidang hukum, keamanan, ekonomi dan politik. Direktur Eksekutif IDM, Dwi Mardianto, sebelum ditanyakan sudah mengatakan bahwa lembaga survei yang dipimpinnya independen dan membiayai surveinya secara mandiri.

"Tidak etis jika sebuah survei yang hasilnya diumumkan kepada publik dibiayai oleh pihak yang berkepentingan terhadap hasil survei," kata Dwi, di Jakarta.

Namun, persentase hasil survei yang dipaparkan hanya tingkat elektabilitas ketiga pasangan. Survei yang dilakukan terhadap 2.047 responden itu memiliki confidence interval 2,17 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Dwi menjelaskan, 1.550 responden terpilih diwawancarai melalui tatap muka dan telepon oleh pewawancara yang telah dilatih. Sementara itu, 497 responden terpilih juga diwawancara dengan pertanyaan SMS yang dikirimkan kepada responden.

Ketua Pedoman Indonesia, Fadjrul Rakhman, yang hadir sebagai pembedah survei mengkritisi hasil survei ini. "Membuka pertanyaan kepada publik sesuatu yang baik. Tapi, meskipun lembaga survei menyatakan independen, pertanyaan yang diajukan bisa tidak independen dan jawabannya memang mengarah ke pasangan nomor satu (Mega-Prabowo)," ujar Fadjrul.